Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas atau sebutan lainnya adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pemerintah (melalui Menteri Dalam Negeri, Gubernur, atau Bupati/Walikota melalui instansi terkait seperti Kesbangpol) yang menyatakan bahwa suatu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) atau sebutan lainnya yang tidak berbadan hukum telah terdaftar secara administratif dalam pemerintahan.
Syarat mengajukan SKT
- Akte Notaris/Akte Pendirian atau status organisasi yang disahkan notaris.
- AD/ART ( disahkan oleh Notaris ).
- Tujuan dan Program Kerja Jangka Panjang maupun Jangka Pendek Organisasi.
- SK Susunan Pengurus yang sah sesuai AD/ART.
- Biodata Pengurus organisasi ( Ketua, Sekretaris, Bendahara).
- Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat .
- Fotocopy KTP Pengurus Organisasi (Ketua, Sekretaris, Bendahara, Pendiri, Penasehat ).
- Pasfoto Pengurus Organisasi warna 3×4, terbaru dalam 3 ( tiga ) bulan terakhir.
- Foto Kantor atau Sekretariat Organisasi, tampak depan yang memuat papan nama.
- NPWP Organisasi.
- Keabsahan kantor atau sekretariat organisasi dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola
- Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan atau anggota organisasi.
- Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris atau sebutan lainnya.
- Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- Persyaratan Lainnya yang mendukung pengajuan permohonan SKT
Surat Keterangan Keberadaan Organisasi (atau sering disebut sebagai Surat Pemberitahuan Keberadaan Ormas/LSM) adalah dokumen resmi yang diterbitkan atau dilaporkan oleh suatu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), atau lembaga nirlaba kepada pemerintah daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) setempat.
Syarat-Syarat Pengajuan SKKO/SKKP
- SK Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Pendirian Badan.
- Akte Notaris/Akte Pendirian atau status organisasi yang disahkan notaris.
- AD/ART ( disahkan oleh Notaris )
- Tujuan dan Program Kerja Jangka Panjang maupun Jangka Pendek Organisasi
- SK Susunan Pengurus yang sah sesuai AD/ART
- Biodata Pengurus organisasi ( Ketua, Sekretaris, Bendahara )
- Surat Keterangan Domisili Organisasi dari Kepala Desa/Lurah/Camat
- Fotocopy KTP Pengurus Organisasi
- Pasfoto Pengurus Organisasi warna 4×6, terbaru dalam 3 ( tiga ) bulan terakhir
- Foto Kantor atau Sekretariat Organisasi, tampak depan yang memuat papan nama
- NPWP Organisasi
- Keabsahan kantor atau sekretariat organisasi dilampiri bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola
- Surat pernyataan kesediaan menertibkan kegiatan, pengurus dan atau anggota organisasi
- Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan partai politik yang ditandatangani oleh ketua, sekretaris atau sebutan lainnya
- Surat pernyataan tidak terjadi konflik kepengurusan, yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya.
- Surat keterangan lainnya yang mendukung kelengkapan pengajuan SKKO/SKKP
Setiap Ormas/LSM/Lembaga Kemasyarakatan/Komunitas atau sebutan lainnya wajib mengajukan SKT atau SKKO/SKKP, agar dapat tercatat, terdata, dan di akui secara administratif bahwa kepengurusan dan sekretariat organisasi tersebut aktif beroperasi di wilayah yang bersangkutan. Ormas/LSM/Lembaga Kemasyarakatan/Komunitas atau sebutan lainnya yang tercatat, terdata, dan di akui dalam mendukung progran pembangunan pemerintah, wajib melaporkan kegiatan dan aktifitasnya.